Bang Ijeck Dukung Pengawalan Perpres Perlindungan Pekerja Transportasi Online
JAKARTA – Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang juga Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Bang Ijeck, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem transportasi online.
Bang Ijeck mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online. Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pekerja transportasi berbasis platform digital, sekaligus memperjelas hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan penyedia aplikasi.
“Saya mengapresiasi kebijakan pemerintah bersama DPR RI yang memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem transportasi online. Terbitnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pekerja transportasi online,” ujar Bang Ijeck dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2026).
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi, legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I tersebut menilai, penerbitan regulasi harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten dan pengawasan yang berkelanjutan.
Menurut Bang Ijeck, kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh sekadar menjadi aturan tertulis, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi pengemudi serta seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi online.
“Tentu kami di DPR RI siap mendukung dan mengawal pelaksanaan kebijakan ini. Jangan sampai regulasi yang sudah dibuat hanya berhenti di atas kertas, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pengemudi dan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi online,” tegasnya.
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, termasuk hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi, transparansi biaya layanan, serta perlindungan bagi pekerja.
Pemerintah juga menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk mengawal pelaksanaan regulasi tersebut. Koordinasi ini diperlukan agar pengaturan transportasi orang, pengantaran barang, dan makanan melalui platform digital dapat berjalan selaras sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Bang Ijeck menegaskan, pengawalan implementasi Perpres tersebut merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPR RI. Pelaksanaannya perlu dipastikan berjalan efektif dan terukur sehingga tujuan perlindungan pekerja dapat tercapai tanpa mengabaikan kepastian usaha bagi perusahaan aplikasi maupun keberlangsungan layanan bagi masyarakat.
“Untuk itu, kami di DPR akan menjalankan fungsi pengawasan ini supaya kebijakan ini dapat terimplementasi dengan baik dan terukur,” pungkas Bang Ijeck.
Dukungan Bang Ijeck menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam memastikan kebijakan perlindungan pekerja transportasi online berjalan sesuai tujuan. Dengan pengawasan yang konsisten, regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pengemudi sekaligus menciptakan ekosistem transportasi digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Komentar
Posting Komentar